Standar Pengelolaan Pendidikan

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat empat komponen pokok yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Komponen-komponen tersebut adalah : perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, dan kepemimpinan kepala sekolah.

Menurut PP No 19 Tahun 2005, Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni

1. Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

2. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

2. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
3. penuntasan pemberantasan buta aksara;
4. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
5. Daerah maupun masyarakat;
6. peningkatan status guru sebagai profesi;
7. akreditasi pendidikan;
8. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
9. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

3. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

2. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
3. penuntasan pemberantasan buta aksara;
4. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
5. maupun masyarakat;
6. peningkatan status guru sebagai profesi;
7. peningkatan mutu dosen;
8. standarisasi pendidikan;
9. akreditasi pendidikan;
10. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;

Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

Standar Pembiayaan Pendidikan

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen IV). Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan adminitrasi sekolah. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan.

Biaya pendidikan merupakan semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang. Biaya pendidikan dapat diperoleh pemerintah melalui :
1. Sektor pajak
2. Sektor kepemilikan umum (bersama) atau sumber daya alam

Biaya pendidikan dari satuan pendidikan tercantum dalam RAPBS. RAPBS merupakan rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang (dana) dan setidaknya berisi jenis dan jumlah pengeluaran dan usulan pembiayaan.

Biaya pendidikan sebagai salah satu kajian dalam proses produksi pendidikan sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Besar kecilnya biaya pendidikan akan dipengaruhi oleh lingkungan, seperti tingkat pendapatan negara, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor eksternal, meliputi
a. Berkembangnya demokrasi pendidikan
b. Kebijaksanaan pemerintah
c. Tuntutan akan pendidikan

2. Faktor internal
a. Tujuan pendidikan yang akan dicapai
b. Pendekatan yang digunakan
c. Materi yang disajikan
d. Tingkat dan jenis pendidikan

Sumber biaya yang digunakan untuk pendidikan berasal :
1. Dari pemerintah sebesar 70%
2. Dari orang tua murid sebesar 10-24%, berupa uang SPP dan uang bantuan yang dikumpulkan melalui BP3
3. Dari masyarakat sebesar 5%, berupa dana yang diberikan oleh masyarakat secara tidak langsung melalui yayasan atau lembaga swasta
4. Dari sumber lainnya

Biaya operasional yang digunakan dalam proses pendidikan, diantaranya :
1. Biaya langsung dan biaya tidak langsung
Biaya langsung (seperti gaji guru dan pegawai, pembelian buku perpustakaan, pembelian perlengkapan pembelajaran, dan lain-lain) sebagian besar tercantum dalam RAPBS, sedangkan biaya tidak langsung biasanya tidak tercantum dalam RAPBS
2. Biaya pribadi dan biaya sosial
Biaya pribadi dan biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan dan menjadi tanggungan masing-masing orang tua siswa untuk membiayai sekolah anaknya dengan besar biaya yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
3. Monetary dan non monetary cost

Standar sarana dan prasarana pendidikan

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

• Standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dan ditetapkan oleh UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Bab XII Pasal 45 Ayat 1
"Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

• Selain itu, standar sarana dan prasarana pendidikan diatur oleh Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 pada Bab VII Pasal 42

• Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA

• Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang SMK dan MAK

• Pengertian standar sarana dan prasarana pendidikan
1. Standar
Standar adalah persyaratan minimal mengenai kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan atau petunjuk.
2. Sarana pendidikan
Sarana pendidikan adalah segala macam peralatan langsung yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran dalam pencapaian makna dan tujuan.
3. Prasarana pendidikan
Prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.

• Kriteria minimum sarana dan prasarana pendidikan
1. Kriteria minimum sarana
Meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain
2. Kriteria minimum prasarana
Meliputi lahan, bangunan, ruang-ruang, dan lain-lain

• Sarana pendidikan, meliputi :
1. Alat pelajaran
Contohnya : papan tulis, alat olahraga, alat-alat praktikum, dll
2. Alat peraga
Contohnya : torso, peta kepulauan, dll
3. Media pendidikan
Contohnya : buku pelajaran

• Prasarana pendidikan, meliputi :
1. SD/MI
1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. tempat beribadah,
7. ruang UKS,
8. toliet,
9. gudang,
10. ruang sirkulasi,
11. tempat bermain/berolahraga
2. SMP/Mts
1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. ruang tata usaha,
7. tempat beribadah,
8. ruang konseling,
9. ruang UKS,
10. ruang organisasi kesiswaan,
11. jamban,
12. gudang,
13. ruang sirkulasi,
14. tempat bermain/berolahraga.
3. SMA/MA
1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium biologi,
4. ruang laboratorium fisika,
5. ruang laboratorium kimia,
6. ruang laboratorium komputer,
7. ruang laboratorium bahasa,
8. ruang pimpinan,
9. ruang guru,
10. ruang tata usaha,
11. tempat beribadah,
12. ruang konselng,
13. ruang UKS,
14. ruang organisasi kesiswaan,
15. jamban,
16. gudang,
17. ruang sirkulasi,
18. tempat bermain/berolahraga.

• Tujuan standar sarana dan prasarana pendidikan
a. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik
b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran
c. Memberi kemudahan dalam mewujudkan tujuan pendidikan
d. Membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para siswa dalam pembelajaran

• Sarana dan prasarana pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembelajaran. Jika sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di sekolah tidak memadai dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal dan tujuan pendidik tidak akan tercapai dengan baik. Penyedian sarana dan prasarana pendidikan juga harus disesuiakan dengan kebutuhan para peserta didik yang dapat menunggung hasil yang akan dicapai pada masa depan

• Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan melibatkan beberapa unsur yaitu :
a. Kepala sekolah
Kepala sekolah merupakan unsur yang bertanggung jawab dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah
b. Wakil kepala sekolah
c. Guru
d. Kepala tata usaha
e. Bendahara
f. BP3 atau komite sekolah

• Sumber anggaran penyedian sarana dan prasarana pendidikan, yaitu :
a. APBN atau APBD
b. Bantuan yang berasala dari BP3 atau komite sekolah

Standar isi dan standar kompetensi lulusan

STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

• Standar isi
Berdasarkan Permendiknas No 22 Tahun 2006 yang mengatur dan menetapkan tentang standar isi

• Pengertian standar isi
Menurut PP No 19 Tahun 2005
Standar isi adalah ruang lingkup materi yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pelajaran yang harus dipenuhi oleh para peserta didik pada jenjang pendidikan.

• Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat :
1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum
 Kerangka dasar kurikulum
a. Kelompok mata pelajaran
Untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu :
1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
4) Kelompok mata pelajaran estetika
5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan

• Prinsip pengembangan kurikulum
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
2. Peserta didik dan lingkungan
3. Beragam dan terpadu
4. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
5. Relevan dengan kebutuhan hidup
6. Menyeluruh dan berkesinambungan
7. Belajar sepanjang hayat
8. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

• Struktur kurikulum
1. Struktur kurikulum pendidikan umum
Contoh : SD, SMP, SMA
2. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan
Contoh : SMK
3. Struktur kurikulum pendidikan khusus
Contoh : SLB

• Beban belajar
1. Kegiatan tatap muka
1. SD : Kegiatan tatap muka selama 35 menit setiap pertemuan
2. SMP : Kegiatan tatap muka selama 40 menit setiap pertemuan
3. SMA : Kegiatan tatap muka selama 45 menit setiap pertemuan
2. Penugasan mandiri terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
Penugasan mandiri terstruktur merupakan penugasan yang telah tertera pada silabus atau RPP mata pelajaran, sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur merupakan penugasan yang tidak terdapat dalam silabus atau RPP.
1. SD : 40% dari pelajaran tatap muka
2. SMP : 50% dari pelajaran tatap muka
3. SMA : 60% dari pelajaran tatap muka

• Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan
Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan :
1. Satuan pendidikan
2. Potensi daerah atau karateristik daerah
3. Sosial budaya masyarakat setempat
4. Peserta didik

• Kalender pendidikan atau akademik
1. Tahun ajaran
Biasanya dimulai dari bulan Juni hingga bulan Juni tahun depan
2. Minggu efektif belajar
Biasanya waktu belajar dari hari senin hingga hari jumat
3. Waktu pembelajaran efektif
4. Hari libur


• Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006

• Pengertian Standar Kompetensi Lulusan
1. Kompetensi
Kompetensi adalah kemapuan bersikap, berpikir dan bertindak sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik
2. Standar Kompetensi
Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran.
3. Standar Kompetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional

• Fungsi standar kompetensi lulusan adalah digunakan untuk pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik

• Ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan
1. Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan
2. Standar Kompetensi Lulusan kelompok mata pelajaran
3. Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran

• Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan meliputi :
1. SD/MI/SDLB/Paket A
2. SMP/Mts/SMPLB/Paket B
3. SMA/MA/SMALB/Paket C
4. SMK/MAK

• Standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran meliputi :
1. Agama dan akhlak mulia
2. Kewarganegaraan dan kepribadian
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Estetika
5. Jasmani, olahraga, dan kesehatan

• Standar kompetensi lulusan mata pelajaran meliputi :
Standar kompetensi lulusan mata pelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan setiap mata pelajaran yang didapat oleh peserta didik sesuai satuan pendidikan

Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

• Pengertian profesi
Profesi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.

• Hakekat profesi guru
Guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan merancang program pendidikan serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar serta dapat mengarahkan pengalaman dan tingkah laku yang akhirnya dapat meningkatkan kedewasaan peserta didik. Seorang guru harus memiliki tiga aspek konseptual, yaitu :
1.Kemampuan profesional
Seorang guru harus dapat menguasai materi dan konsep dasar keilmuan serta dapat menguasai landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan
2.Kemapuan sosial
Seorang guru harus mampu menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar
3.Kemampuan personal
Seorang guru harus memiliki sikap yang positif karena menjadi teladan bagi para peserta didik

• Kode etik profesi keguruan
Berdasarkan pidato pembukaan Kongres PGRI XIII kode etik guru indonesia merupakan “ landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan pengabdiannya bekerja sebagai guru”. Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas dan pengabdiannya sebagai guru. Pelanggaran terhadap kode etik profesi keguruan akan mendapatkan sanksi moral dan sanksi yang paling berat adalah sanksi pidana maupun sanksi perdata.

• Organisasi profesi keguruan
Organisasi profesi keguruan memiliki fungsi untuk mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ada beberapa jenis organisasi keguruan, diantaranya :
1.Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
2.Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
3.Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
4.Ikatan Petugas Bimbingan Belajar Indonesia (IPBBI)
5.Himpunan Sarjana Adminitrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI)

• Tenaga kependidikan
Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan orang yang berpartisipasi dalam penyelanggaraan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Tenaga kependidikan tersebut, diantaranya :
1.Wakil-wakil atau kepala urusan
2.Tata usaha
3.Laboran
4.Pustakawan
5.Pelatih ekstrakulikuler
6.Petugas keamanan

Supervisi pendidikan

SUPERVISI PENDIDIKAN

¤ Pengertian supervisi

Semua usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki proses pengajaran

¤ Tugas supervisi pendidikan

1. Tugas perencanaan

2. Tugas adminitrasi

3. Melaksanakan penelitian

4. Melaksanakan demonstrasi mengajar untu para guru

5. Partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum

¤ Fungsi dan peran supervisi pendidikan

· Peran

1. Supervisi traktif (melakukan perubahan terhadap sesuatu yang sudah ada)

2. Supervisi dinamik (membuat program baru dalam proses pembelajaran)

· Fungsi

Membantu, mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses belajar mengajar dapat dan harus diperbaiki

¤ Pelaksanaan supervisi

· Landasan

1. Pancasilais

2. Pemecahan masalah didasarkan kepada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif

3. Berorientasi pada hasil belajar

4. Menjamin kontinuitas perbaikan dan perubahan program pengajaran

5. Bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif

· Tugas supervisor

1. Tugas pendahuluan

§ Pengembangan kurikulum

§ Pemenuhan fasilitas

2. Tugas operasional

3. Tugas perkembangan

¤ Pendeketan supervisi pendidikan

· Pendekatan humanistik

Tahap pendekatan humanistik, yaitu:

1. Pembicaraan awal

2. Observasi

3. Analisis dan interpretasi

4. Pembicaraan akhir

5. Laporan

· Pendekatan klinis

Tahap pendekatan klinis, yaitu:

1. Pembicaraan pra observasi

2. Observasi

3. Analisis dan pendekatan strategi

4. Pembicaraan tentang hasil

5. Analisis sesudah pembicaraan

· Pendekatan profesional

Tahap pendekatan profesional, Yaitu:

1. Prapertemuan

2. Pengajuan masalah

3. Pembahasan

4. Implementasi

5. Pengumpulan balikan

¤ Peran guru dalam supervisi pendidikan

1. Memahami supervisi

2. Terbuka

3. Proaktif

4. Kooperatif

5. Konsisten

Supervisi pendidikan

¤ Pengertian Supervisi

· Super à yang diatas

· Vision à diamati, pengamatan

¤ Supervisi pendidikan akan melakukan pengamatan atau pengawasan untuk melakukan penilaian dan pengawasan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh para ahli.

¤ Pengamatan yang dilakukan supervisi dapat dilakukan dengan cara, diantaranya:

1. Lihat

· Kunjungan kelas

· Saat ini dilakukan lesson study

2. Instrumen

Dilakukan dengan melakukan pengecekan

¤ Supervisi pendidikan bertujuan :

1. Memberi bantuan dalam proses pembelajaran

2. Peningkatan mutu pendidikan

¤ Pelaksanaan supervisi pendidikan didasarkan pada UU Sistem Pendidikan No.20 tahun 2003

¤ Pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan oleh:

1. Pemerintah

2. Pemda

3. Masyarakat (komite sekolah)